Pupung Puad Hasan Widyaiswara Jurnal ASN

Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah

Halo Sobat ASN. Tulisan kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah.

Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi  UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk perimbangan keuangan negara di pusat dan di daerah mengarah pada pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Bustanul Arifin, et al).

Diberlakukannya kedua undang-undang di atas telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efiktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 dan 33 tahun 2004 adalah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Baca : Harmonisasi Multi Generasi

Pupung Puad Hasan - Jurnal ASN

ASET: Raksasa yang Sedang Tidur

Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Keseluruhan kegiatan tersebut di atas merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Real Property adalah hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan  berikut bangunan (permanen) yang didirikan diatasnya atau tanpa bangunan.

Pengertian ini perlu dibedakan antara pengusaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut real estate. Kepemilikannya sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis), yaitu yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah disebut real property. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja dalam mendorong perkonomian suatu daerah, sehingga sangat dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu inventarisai, identifikasi, legal audit dan penilaian dilaksanakan dengan baik dan akurat. (Siregar, 2004)

Baiklah Sahabat ASN. Itu saja tulisan singkat saya tentang Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tulisan berikutnya ya.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *